Tibet Ingin Merdeka

Dharamsala, Minggu - Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, Minggu (6/4) di Dharamsala, India, mengatakan, demonstrasi antipemerintah di Tibet merupakan ”letupan dari derita fisik dan batin yang lama menekan”. Protes itu membuktikan sebagian besar orang Tibet ingin merdeka dari pemerintahan China.

Dalai Lama juga mengatakan, protes-protes di Tibet dan provinsi-provinsi di sekitarnya telah membantah sendiri ”propaganda” China mengenai kerusuhan itu. Dalai Lama menambahkan, situasi tak lagi bisa ”diabaikan”.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dari tempat pengasingannya, Dalai Lama mendesak warga Tibet untuk menahan diri dan meminta mereka tidak mengganggu acara-acara menjelang Olimpiade.

”Protes-protes baru-baru ini di seluruh Tibet tidak hanya menyangkal, tetapi juga menghancurkan propaganda Republik Rakyat China,” kata Dalai Lama. Pernyataan ini merujuk pada kampanye China yang menekankan bahwa kerusuhan di Tibet hanya akibat ulah ”kaum reaksioner” yang jumlahnya sedikit. Kampanye China juga menyebutkan bahwa mayoritas warga Tibet menikmati kehidupan yang makmur.

Menurut Dalai Lama, hal ini tidak benar. ”Protes-protes itu juga telah dengan sendirinya menyampaikan kepada dunia bahwa isu Tibet tidak lagi bisa diabaikan,” kata Dalai Lama yang kembali mengatakan bahwa dia bukanlah dalang kerusuhan, sebagaimana diutarakan China dalam nada sarkasme.

Gagal

China sejauh ini mencoba melakukan indoktrinasi berupa pendidikan memperdalam patriotisme. Indoktrinasi ini bertujuan meningkatkan loyalitas etnis Tibet pada Beijing. Namun, dikatakan, kampanye seperti itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Bahkan, kampanye untuk meningkatkan rasa patriotisme itu akan memukul balik, lambat atau cepat.

Kampanye tersebut hanya memperdalam kebencian pada Beijing serta memecah persatuan negara. ”Jujur saja, pendidikan patriotisme tak berarti apa-apa kecuali cuci otak,” kata Chukora Tsering Agloe, seorang peneliti dari Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, sebuah organisasi yang bermarkas di India.

Harian milik Partai Komunis, Tibet Daily, Sabtu (5/4), memberitakan bahwa pendidikan patriotisme akan digencarkan. ”Pendidikan kembali kepada para biksu muda akan dilakukan tentang sistem hukum sehingga mereka bisa menjadi patriotis yang mencintai agama dan memiliki disiplin serta menghargai hukum”, demikian harian tersebut.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, China ingin mencuci otak warga Tibet. Misalnya dengan meminta warga untuk tidak mengultuskan Dalai Lama, dan sebaliknya mereka diminta ”menyembah” Partai Komunis.

”Jika para biksu menolak hal tersebut, mereka akan dihukum berupa pemecatan mereka dari wihara-wihara, ditahan, dan disiksa,” kata Tsering Agloe.

Dia memberi contoh yang menimpa 14 biksuni, yang dihukum penjara karena dianggap tidak loyal kepada negara, hanya karena menganut Buddha dan menyembah Dalai Lama.

Sumber Kompas

(Gudang Rental - pusat sewa komputer, sewa computer, sewa pc, rental komputer, sewa notebook, sewa laptop, rental laptop, rental notebook, sewa tv plasma, sewa proyektor, sewa projector, dll)

Jurnalis Bisa Diancam UU ITE

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah lampu kuning bagi jurnalis. Jika seseorang tak senang dengan berita, si jurnalis yang menulis berita bisa diancam dengan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik.

"Ini membuat situasi kebebasan pers cukup terancam. Tidak hanya jurnalis tapi juga setiap orang yang memiliki blog bisa terancam (pidana)," ujar Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Heru Hendratmoko dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (3/4/2008).

Heru tak main-main dengan perkataannya. Merujuk pada pasal 27 ayat 3 UU ITE, diatur larangan bagi seseorang untuk menyebarkan informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu bagi yang tak mengindahkan larangan ini, akan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar seperti diatur pasal 45 ayat 1.

Setiap jurnalis yang bekerja di media online tentu berisiko terkena aturan itu. "Misalnya wartawan detikcom yang platform-nya online. Setiap orang yang merasa tidak senang, bisa menggugat karena pencemaran nama baik," jelasnya.

"Padahal delik pencemaran nama baik ini kita usahakan drop (keluarkan-red) dari RUU KUHP," ujar Heru yang bekerja di Kantor Berita Radio 68H itu.

Selain mempermasalahkan kriminalisasi jurnalis itu, AJI juga ribut dengan ancaman pemblokiran situs karena dianggap porno.

"Pemblokiran itu tujuannya kan untuk melindungi anak-anak. Namun di sisi lain itu menunjukkan otoritarianisme. Seharusnya yang dibuat pemerintah adalah pengaturan, bukan pelarangan. Yang perlu dibuat adalah pengaturan distribusinya," pungkas Heru.


Sumber Detiknet

(Gudang Rental - pusat sewa komputer, sewa computer, sewa pc, rental komputer, sewa notebook, sewa laptop, rental laptop, rental notebook, sewa tv plasma, sewa proyektor, sewa projector, dll)

Internet Diatur! Berani menghina, Penjara 12 Thn atau Denda Rp 12 M

Internet Diatur! Berani menghina, Penjara 12 Thn atau Denda Rp 12 M Menanti !

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai undang-undang "payung" pertama yang mengatur dunia cyber / Internet di Indonesia telah disahkan, pada Selasa (25/3/2008) melalui Sidang Paripurna.

Beberapa pasalnya menjanjikan sanksi yang cukup keras, termasuk ancaman denda hingga Rp 12 miliar atau pidana penjara selama hingga 12 tahun. Dari soal konten asusila, aktifitas hacking, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, menakut-nakuti, hingga soal SARA!

Sumber kaskus

Gudang Rental
(Gudang Rental - pusat sewa komputer, sewa computer, sewa pc, rental komputer, sewa notebook, sewa laptop, rental laptop, rental notebook, sewa tv plasma, sewa proyektor, sewa projector, dll)

Pembobol Situs Depkominfo dan Partai Golkar Terlacak

JAKARTA - Pakar telematika Roy Suryo mengklaim telah melacak pembobol situs Depkominfo dan Partai Golkar. Roy mengaku siap membantu Mabes Polri menyelesaikan kasus cyber crime yang sempat melumpuhkan dua situs tersebut.

"Saya sudah tahu orang-orangnya. Saya mendukung seratus persen Unit Cyber Crime yang dikomandani Pak Petrus Golose. Ini tolok ukur pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujar Roy kemarin. Alumnus Fisipol Universitas Gadjah Mada itu menilai pelaku layak ditangkap, diadili, dan dipenjara.

"Itu tindakan pengecut mereka yang tidak setuju dengan UU ITE dan rencana Depkominfo memblokade situs-situs porno," katanya. Roy menilai ada upaya sistematis komunitas hacker melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Seperti diberitakan Jawa Pos (30/3), situs Depkominfo dibobol penyusup pada 26 Maret lalu. Itu terjadi sehari setelah pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh DPR. Menkominfo Mohammad Nuh juga akan memblokade situs porno mulai April ini dan diharapkan tuntas Mei mendatang.

Saat ini Unit Informasi Teknologi (IT) dan Cyber Crime Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri memburu hacker itu. Kanit IT dan Cyber Crime Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Kombespol Petrus Golose menduga pelakunya menyerang dari luar Jawa.

Saat membobol dua situs tersebut, hacker meninggalkan identitas siapakah.akyu@yahoo.com mengubah tampilan (defaced) dengan menyisipkan gambar mirip wajah Roy Suryo. Dia juga menantang Roy untuk mencari dirinya.

Partai Golkar melalui Sekjen Badan Informasi dan Komunikasi Partai Golkar Fayakhun Andriadi akan melaporkan ke Mabes Polri hari ini.

Apakah Roy juga akan melapor? Menurut Roy, pihaknya menjadi objek sekunder aksi pembobolan. "Saya menunggu perkembangan. Yang jelas, tindakan itu bukan iseng dan bisa ditindak berdasar hukum. Kalau berani, mereka debat terbuka dan sampaikan keberatan pada pemerintah secara resmi," ujarnya.

Dari mana tim Roy memperoleh identitas pembobol? Dia menjelaskan, situs Depkominfo dan Partai Golkar memiliki catatan akses. "Kalau situs itu ibarat rumah, mereka punya log atau catatan, dari sanalah kita telusuri," katanya.

Koran ini berusaha mengirim surat elektronik (email) ke alamat siapakah.akyu@yahoo.com. Namun, hingga pukul 21.30 tadi malam belum ada balasan. (rdl/tof)

Sumber Jawa Post

Gudang Rental

(Gudang Rental - pusat sewa komputer, sewa computer, sewa pc, rental komputer, sewa notebook, sewa laptop, rental laptop, rental notebook, sewa tv plasma, sewa proyektor, sewa projector, dll)

Minyak Goreng Bersubsidi Diserbu Pembeli

Jakarta, Kompas - Minyak goreng bersubsidi bagi rakyat miskin mulai dibagikan serentak di lima wilayah DKI Jakarta, Selasa (25/3). Pembagian perdana minyak goreng bersubsidi dilaksanakan, antara lain, di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur; Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat; dan Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

”Minyak goreng bersubsidi adalah kebijakan nasional. Seluruh DKI mendapat 3,6 juta liter dibagi untuk 267 kelurahan. Setiap warga, khususnya warga miskin, boleh membeli dua sampai lima liter dengan harga Rp 9.000 per liter,” kata Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Pusat Soekirno, Selasa.

Rencananya, pembagian minyak goreng bersubsidi dilakukan bergilir di setiap kelurahan, dua kali dalam sepekan, sejak akhir Maret hingga Agustus 2008. Setiap kelurahan mendapat pasokan sekitar 13.480 liter. Penjualan dimulai pukul 08.00 hingga tengah hari. Namun, ribuan orang tampak sudah mengantre sejak pukul 07.00.

Dengan dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan anggota kepolisian setempat, warga berbaris tertib. Warga kemudian menunjukkan kupon tersebut kepada petugas serta sejumlah uang sesuai jumlah kupon dan banyaknya minyak goreng yang dibeli. Ada warga yang membawa satu kupon, ada juga yang membawa belasan kupon.

”Kupon-kupon ini milik keluarga besar dan tetangga saya. Dikumpulkan, untuk menghemat ongkos angkot dan tenaga,” kata Sapri (38), warga Ciracas.

Lurah Ciracas Fauzan Ishak mengaku tidak tahu berapa jumlah warga Ciracas yang menerima minyak goreng subsidi itu. Alasannya, pembagian itu diatur oleh ketua RW dan RT, bukan lurah.

Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Timur Didi Marhadi mengatakan, setiap keluarga miskin hanya boleh menebus dua liter minyak. Jika minyak goreng yang dibagikan belum habis, akan dibagikan di tempat lain.

Kelurahan Gandaria Utara mendapat kupon untuk 13.480 keluarga yang tersebar di 15 RW, terdiri dari 7.423 keluarga.

”Dengan demikian, setiap keluarga bisa memperoleh lebih dari satu kupon. Ada yang mengembalikan karena merasa cukup mampu sehingga bisa diberikan kepada yang lebih berhak,” kata Lurah Gandaria Utara Arif Abidin Muchlis.

Warga Gandaria Utara masih banyak yang terbelit kesulitan ekonomi. Mereka umumnya bekerja di sektor informal, seperti buruh serabutan, sopir, satpam, tukang ojek, sampai pedagang keliling.

”Mudah-mudahan tidak sekali ini saja. Karena ini kan enggak bikin besok minyak goreng jadi lebih murah,” kaya Yuyum (54), warga RT 04 RW 01, Gandaria.

Arif mengaku miris melihat warganya harus mengantre minyak tanah dan bahan kebutuhan pokok. Padahal, di sekitar mereka mobil mewah berseliweran.

Tidak mampu beli

Meski minyak goreng bersubsidi tersedia cukup banyak dan murah, sebagian warga tetap tak sanggup membeli. Romini (50), warga RT 02 RW 04 Johar Baru, mengatakan, dirinya mendapat jatah dua kupon dari ketua RT setempat. Namun, karena tidak mampu membeli, ia hanya menukarkan satu kupon saja.

”Lumayanlah, satu liter bisa digunakan memasak selama empat sampai lima hari. Jadi, minimal untuk lima hari ke depan saya sekeluarga agak bisa mengirit pengeluaran. Sejak harga bahan pokok naik tinggi, uang belanja Rp 50.000 bisa habis dalam sehari. Padahal, sebelumnya bisa untuk dua hari,” kata Romini, ibu empat anak tersebut.

Suami Romini meninggal beberapa tahun lalu. Ia bekerja sebagai tukang urut panggilan dan terkadang menerima pesanan katering kecil-kecilan dari para tetangganya.

Minyak goreng bersubsidi atau operasi pasar bahan kebutuhan pokok amat diharapkan oleh warga miskin Jakarta, seperti Romini. Femi Fatimah, warga RT 14 RW 03, menambahkan, jika harga-harga dapat ditekan, ia berharap dapat membeli susu formula berkualitas bagi anaknya, Mustofa (2).

Selama ini Femi terpaksa mengganti susu dengan teh manis dan mengurangi susu anaknya menjadi satu gelas per hari demi menekan pengeluaran. Suami Femi, Ismain (28), hanya bekerja sebagai sopir taksi dengan penghasilan harian Rp 30.000 sampai Rp 50.000.

Sumber Kompas
Gudang Rental (Pusat Sewa komputer, sewa notebook, sewa computer,sewa laptop, sewa proyektor, sewa tv plasma, sewa projector,dll)

Lucas Tse Bukan Anak Nicholas Tse

Menurut rumor yang beredar di internet, Nicholas Tse terlihat membawa anaknya Lucas Tse hasil perkawinannya dengan Cecilia Chung ke salah satu Rumah Sakit terkenal di Hongkong untuk mengetes hasil DNA anaknya tersebut beberapa minggu yang lalu.

Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa kecocokan DNA dengan Nicholas Tse hanya 0,03% yang berarti kemungkinan besar Lucas bukanlah anak kandung dari Nicholas Tse. Hal ini menimbulkan kemarahan dari mertua Cecilia Chung.

Seperti diketahui Cecilia Chung sempat terlibat skandal foto-foto seks dengan Edison Chen dan Edison chen sudah pergi dari Hongkong untuk menghindari kericuhan yang sedang terjadi.

Menurut para saksi mata, Lukas sangat mirip dengan Edison chen akan tetapi berita ini langsung dibantah oleh manajemen dari Nicholas Tse. Melalui publikasi via komputer dan notebook (sewa komputer dan sewa notebook) para manajemen Nicholas langsung membantah hal ini.

Sumber Asianfanatics

Gudang Rental

Tiduri Pelacur, Gubernur New York Minta Maaf

The New York Times, Senin, waktu setempat memberitakan bahwa Gubernur Eliot Spitzer telah menceritakan keterlibatannya dalam jaringan prostitusi kepada para penasihat seniornya.

Spitzer dijadualkan akan membuat pernyataan ini Senin sore, waktu setempat. Pejabat-pejabat Spitzer dikatakan tidak akan mengomentari cerita ini. Spitzer adalah seorang pria beristri usia 48 dengan tiga orang anak perempuan.

Detail mengenai keterlibatannya dalam jaringan prostitusi ini tampaknya tidak akan diungkapkan dengan jelas. Meski begitu, minggu lalu, para penyelidik federal di Manhattan mencatat adanya konspirasi yang dilakukan oleh empat orang yang didakwa menjalankan jaringan prostitusi yang menyokong para klien kaya di Eropa dan Amerika Serikat yang nilainya jutaan dollar.

Situs emperors Club VIP menayangkan foto-foto tubuh telanjang para pekerja prostitusi dengan wajah tertutup, dengan tarif yang rata-rata per jamnya seharga dengan satu berlian, harga terendah atau seharga tujuh berlian, yang merupakan tarif tertinggi. Rangking tarif tertinggi sekitar 5.500 dollar per jam. Demikian diungkapkan penyelidik ini.

Spitzer dikatakan, selama menjadi jaksa agung telah dengan keras membasmi korupsi termasuk perang melawan Wall Street. Dia mulai memasuki kantor gubernur tahun 2006 dan Majalah Time menyebutnya sebagai "Pejuang Tahun ini" saat menjadi jaksa agung dan tabloid-tabloid menyebutnya sebagai "Eliot Ness."

Sayang, saat menjadi gubernur, beberapa masalah menimpanya, termasuk rencananya yang tidak populer untuk memberikan surat ijin mengemudi pada para imigran ilegal dan sebuah komplotan yang dilakukan ajudan-ajudannya untuk mencoreng nama pembela keadilan kaum Republik.

Spitzer diharapkan akan memberikan kesaksian pada Komisi Integritas Publik yang pernah dibentuknya untuk menjawab keterlibatannya pada skandal, dimana para ajudannya telah dituduh menyalahgunakan polisi pemerintah untuk mengumpulkan rekaman perjalanan demi mempermalukan
pemimpin Senat Kaum Republik, Joseph Bruno.

Spitzer sebenarnya telah mengabdikan dirinya untuk dua hal sebagai jaksa agung yakni perjuangannya melawan kriminal dan kasus warga sipil seperti misalnya konflik kepentingan antara Wall Street dan badan hukum di Amerika. Dia sebelumnya telah menjadi seorang jaksa penuntut di Kantor Jaksa Distrik Manhattan dan menanangani kasus-kasus kriminal kelas atas.

Kasusnya sebagai jaksa agung termasuk di dalamnya pengejaran atas jaringan kriminal prostitusi dan prostitusi turisme.

Di tahun 2004, dia merupakan bagian dari tim penyelidik Kota New York yang telah menangkap 18 orang yang bertanggung jawab atas promosi prostitusi.

Sumber Kompas

Gudang rental